Banyak Yayasan Pendidikan Yang Tidak Mementingkan Kualitas Lembaganya

Tulisan ini tidak bermaksud menjeneralisir yayasan pendidikan, makanya diawal tulisan saya memberi penegasan ini. Tulisan ini berdasarkan kacamata penulis saja, sesuai fakta yang pernah dilihat langsung, atau mendengar langsung dari orang-orang yang berada dibeberapa sekolah dibawah yayasan pendidikan. Banyak sekali fakta kontradiktif antara visi misi yayasan pendidikan yang sangat mulia dengan kenyataan pengelolaan lembaga pendidikan dibawahnya yang miris. Mirisnya apa? Yang mudah terlihat, KBM yang tidak kondusif bahkan sering ditemukan kelas kosong, linearitas guru dengan mapel tidak maching alias bukan sesuai bidang guru. Belum lagi pada tatanan yang paling krusial, yaitu pengelolaan keuangan sekolah yang sentralis tapi carut marut. Carut marutnya gimana? Yang disebut sentralis biasanya, cuma pada tarap inputannya, artinya masuknya pada satu kas tapi pengeluarannya tidak jelas dan tidak sesuai aturan pemerintah (terutama dalam pengelolaan dana BOS).

Okelah saya tidak akan menyentuh soal pengelolaan keuangan, yang saya yakin siapapun yang pernah berkecimpung baik menjadi guru atau masuk dalam hirarki manajemen yayasan pasti paham umumnya seperti apa pengelolaan keuangan disana.

Sesuai judul tulisan ini, saya sangat miris manakala sekolah yang dikelola oleh suatu yayasan, terlebih yayasan tersebut merupakan yayasan yang sudah bisa disebut mapan, tapi pengelolaan kualitas lembaga pendidikan dibawahnya tidak terlalu diperhatikan. Sekolah yang dikelola seolah hanya dijadikan mesin ATM bantuan pemerintah saja, yang penting siswanya banyak bantuan dari pemerintahnya juga besar, soal kualitas KBM urusan guru, sementara kesejahteraan gurunya urusan yayasan, dan yayasan selalu memposisikan guru sebagai orang-orang terpilih yang harus mengabdi kepada yayasannya, pun dengan alasan yayasan sedang membangun dan ingin mengembangkan lembaga lainnya, gaji guru pun tak sesuai dengan tugasnya menjaga kualitas KBM dan sebagainya.

Fakta lainnya, banyak yayasan yang seolah seperti perusahaan yang memperlakukan Guru yang bekerja di lembaga pendidikannya adalah karyawan. Membuat regulasi yang hanya memproteksi kepentingan yayasan, dan melemahkan Guru yang dianggapnya sebagai karyawan. Sementara hak-hak guru yang  kalau diposisikan sebagai karyawan pun tidak pernah dipenuhi, seperti formulasi perhitungan gaji yang benar. Transparansi keuangan pun tak pernah ada, dan kalaupun ada yang berusaha mencari tahu maka siap-siap di-kick dari lembaga. Itulah sekelumit fakta yang sering ditemukan, tapi sekali lagi ini tidak bermaksud menjenarilisir.

Ada teman saya yang berkelakar terhadap yayasan tempat ia bekarja dulu, bahwa yayasannya tak lebih dari berlindung di air jernih, terlihat bersih padahal tidak. Masih kata teman saya, betapa tidak dari masyarakat dipungut biaya pendidikannya, dari pemerintah juga diambil, sementara outputnya tidak transparan kemana.

Banyak sekolah swasta yang KBM nya carut marut, KBM sering kosong, guru yang mengampu pelajaran tidak sesuai dengan pendidikan profesionalnya. Contoh kasus SMK, banyak SMK yang pengelolaan KBM nya tidak sesuai dengan SMK. Guru yang mengajar SMK semestinya guru-guru produktif yang profesional sesuai mata pelajaran jurusan di SMK tersebut malah dijejali oleh guru-guru yang tidak linear dan tidak memiliki pengalaman dibidang tersebut, maka tak heran apabila SMK tersebut tidak ada bedanya dengan SMK biasa, jurusan hanya label tanpa makna. Dan untuk urusan yang seperti ini biasanya yayasan tidak terlalu memperhatikan. Miris!

 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: